Upaya Polsek Gununghalu Dalam Mencegah TPPO

Gununghalu – Bandung Barat - Polisi Rw Polsek Gununghalu Ipda Haryono, SH yang sehari hari bertugas sebagai Kanit Binmas Polsek Gununghalu intens sosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah RW 01 Desa Gununghalu kec, Gununghalu Kab.Bandung Barat.selasa(30, 01, 2024)

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menindak lanjuti arahan Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono SH  SIK MH CPHR, melalui Kapolsek Gununghalu Akp Maman Maulana Ismail S.Pd dalam arahanya mengisntruksikan polsek jajaran agar meningkatkan intensitas Sambang Preemtif ke masyarakat sosialisasikan dan edukasi terkait kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Wujud Komitmen Polri dalam Memberantas dan mencegah kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) .

Baca juga: Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly: Tahun 2022 Tahun Hak Cipta Dan Peluncuran POPHC

 

“Pemberantasan kasus TPPO di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, Menurut Pasal 1 UU Nomor 21 Tahun 2007, TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang (UU) jadi saya sosialisasikan kemasyarakat dengan memasang setiker di lingkungan masyarakat agar masyarakat Paham serta saya begikan No. Handphone saya sebagai Untuk bertukar Informasi Dengan Masyarakat.”  Ungkap Ipda Haryono, SH

Baca juga: Ahmad Doli: Semua Peraturan Perundang-undangan Alas Hukumnya Harus UUD 1945

 

 

Baca juga: Tega, Bayi Perempuan Ditemukan Di Semak - Semak

Dihimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap orang yang tidak dikenal, jangan mudah dibujuk rayu dengan iming-iming hadiah atau pemberian peran serta masyrakat sangat penting untuk mengungkap dan mencegah kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). pungkasnya

 

Baca juga: Gugatan Mahasiswa UKI Ditolak oleh MK

 

Penulis: Suryadi

Baca juga: Arsul Sani: Perlu Direvisi, UU KUHAP Masih Berorientasi Proses Beracara yang Usang